Sapto Angkat Bicara Tanggapi Isu Negatif Soal IKN
(KALTIMCHOICE.COM) SAMARINDA – Tanggapi isu negatif berkenaan dengan kebijakan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim), Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono akhirnya angkat bicara. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dipahami dan diluruskan sebagai informasi kepada masyarakat.
Mengenai isu hukum adat dan tuntutan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Hukum Adat ataupun sejenisnya. Sapto menjelaskan bahwa, Kaltim telah memilik Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
“Termasuk usulan dari akademisi dan tokoh adat untuk dibuat regulasi terkait pelestarian desa adat, dan ini kami respon. Artinya, kita ini hadir dan mendukung agar adat dan budaya kita tetap terjaga. Saya juga mengharapkan dan mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk membentuk tim, dalam rangka untuk menjaga kelestarian lingkungan termasuk juga hutan kita,” jelasnya.
Oleh sebab itu, tegas Sapto, sabagai insan yang cerdas dan berpendidikan, mahasiswa diminta untuk tidak berfikiran sempit dan mudah terprovokasi.
“Intinya, perbanyak literasi atau pengetahuan untuk adik-adik mahasiswa. Dipastikan dulu, betul tidak pemerintah ini tidak pro dengan adat Kaltim?” ucap Politisi Golongan Karya (Golkar) itu.
Persoalan IKN, apalagi dalam menyukapi isu pembangunan IKN harus benar-benar bijak. Apalagi adanya isu dugaan pemerintah melakukan penggusuran. Pihaknya tegas mengatakan itu tidak benar.
“Tolong dikoreksi kalau salah. Tapi, sepengetahaun saya bahwa penentuan titik untuk ring 1, ring 2, ring 3, ataupun Kawasan Inti Pesat Pemerintahan (KIPP), itu ditetapkan berdasarkan perundang-undangan pastinya,” unkapnya.
Maraknya berita negatif soal IKN, Sapto menduga, ada penggiringan opini oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan menyebarkan isu-isu negatif terkait pembangunan IKN. Apalagi sekarang ini mendekati pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Maksud saya itu, jangan sampai perbedaan-perbedaan ini dijadikan alat untuk menabur perselisihan. Kita ini perlu pemimpin-pemimpin yang visioner, dekat dan hadir dengan rakyat, mendengarkan keluhan masyarakat dan mencarikan solusi terbaik,” tutup Sapto. (KC/KC2/ADV)
