Penanggulangan Bencana Perlu Peran Seluruh Stakeholder

Penanggulangan Bencana Perlu Peran Seluruh Stakeholder

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat memberikan tanggapan pada acara Rakorda Penanggulangan Bencana Daerah se-Kaltim

(KALTIMCHOICE.COMBALIKPAPAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menghadiri rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana se-Kaltim Tahun 2024 yang diadakan di Hotel Horison Balikpapan pada Senin, 27 Mei 2024.

Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur dengan tema pengurangan risiko bencana di wilayah Kaltim dan IKN melalui penguatan kawasan. Hadir dalam acara ini, Kepala BPBD Kaltim Agus Tianur, dan sejumlah narasumber seperti Sekretaris BPB Provinsi Bali I Gede Agung Teja, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Evan Fardianto, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Badan Otorita IKN Nusantara David G.W.Paulus, Kabid Pemerintah dan Pembangunan Manusia Bappeda Kaltim Mispoyo, serta Direktur Mitigasi Bencana BNPB Berton yang hadir secara daring.

Pentingnya Koordinasi Seluruh Stakeholder

Hasanuddin Mas’ud menekankan bahwa penanganan penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial karena melibatkan banyak aspek. Oleh karena itu, kerjasama seluruh stakeholder sangat diperlukan. “Dalam menangani bencana, kita harus mengesampingkan ego sektoral dan berkoordinasi satu sama lain agar semua aspek yang diperlukan oleh mereka yang terdampak dapat dipenuhi,” ujarnya.

Selain penanganan saat terjadi bencana, Hasanuddin juga menekankan pentingnya koordinasi antar stakeholder dalam upaya pengurangan risiko bencana sebagai langkah antisipasi dini. Melalui mitigasi bencana, dapat dipetakan wilayah-wilayah yang rawan bencana sehingga langkah-langkah preventif dapat dilakukan. “Misalnya untuk kebakaran lahan, harus melibatkan Dinas Kehutanan; untuk banjir, melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, dan seterusnya,” jelasnya.

Pembentukan Tim Penanganan Bencana

Hasanuddin juga menyarankan agar instansi terkait duduk bersama dan membentuk tim yang diresmikan oleh gubernur untuk melakukan kerja nyata, mulai dari pengurangan risiko bencana hingga penanganan saat terjadi bencana. “Bencana yang sering terjadi di Kaltim seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan perlu ditangani dengan kolaborasi yang kuat antar instansi,” tambahnya.

Kesimpulan

Dengan kolaborasi dan koordinasi yang baik antar seluruh stakeholder, penanggulangan bencana di Kaltim dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Langkah-langkah preventif dan mitigasi yang tepat dapat mengurangi risiko bencana dan dampaknya pada masyarakat. (KC/KC1/ADV)