Jaga Keamanan Jembatan dan Lalulintas Kolong Jembatan Perlu Adanya Payung Hukum
(KALTIMCHOICE.COM) SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan dalam rangka menjaga keamanan jembatan dan kelancaran lalulintas kolong jembatan perlu adanya payung hukum.
Belajar dari banyak kasus penabrakan jembatan yang berujung tidak ada kejelasan ganti rugi kepada daerah. Padahal, jembatan merupakan aset daerah yang dibangun dengan APBD.
Ia menjelaskan kapal yang melintas di perairan Kaltim dikelola oleh lembaga vertikal, sehingga perlu dilakukan pengaturan yang dapat memberikan kontribusi terhadap daerah.
Menurutnya, kurang lebih 60 angkut tongkang yang melintas setiap harinya. “Yang membawa sumber daya Kaltim bukan pemerintah kaltim namun dari jenis vertikal lainnya melalui lelang tanpa melibatkan pemerintah kaltim sehingga kaltim dalam proses ini saya hitung ada 6 jembatan yang di lintasi setiap waktu” jelas Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud.
Hamas menyebutkan selama ini apabila terjadi insiden penabrakan jembatan maka yang bertanggung jawab adalah pihak nahkoda kapal sedangkan pihak lembaga vertikal yang memanfaatkan arus sungai tersebut lepas dari tanggungjawab.
“Termasuk adanya raperda ini kedepannya juga mengatur tentang asuransi jembatan. Sebab bagaimanapun anggaran untuk membangun sebuah jembatan itu tidaklah murah,” pungkasnya. (KC/KC1/ADV)
