RPJPD 2025-2045 Kabupaten Penajam Paser Utara sinergi dengan pembangunan Kota Nusantara
(KALTIMCHOICE.COM) PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan bersinergi dengan dengan pembangunan Kota Nusantara, ibu kota negara masa depan Indonesia.
Sinergi tersebut telah tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Hal itu disampaikan langsung oleh Penjabat Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun di Penajam, Selasa (9/4).
Baca juga: https://kaltimchoice.com/demokrat-samarinda-bentuk-tim-penjaringan-kepala-daerah/
“Kami masukan rencana pembangunan kabupaten berintegrasi dengan pembangunan Kota Nusantara,” ucap Makmur Marbun.
Ia juga menjelaskan bahwa rencana pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami tuangkan dalam perencanaan pembangunan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Baca juga: https://kaltimchoice.com/12-kader-golkar-kaltim-terima-mandat-dpp-berikut-nama-namanya/
Rencana pembangunan kabupaten yang disusun dalam draf RPJPD 2025-2045, diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara secara nyata.
Visi dan misi dalam rancangan RPJPD itu, menurut dia, sinergi dengan pembangunan Kota Nusantara dan untuk mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Serambi Nusantara.
Baca juga: https://kaltimchoice.com/maju-secara-independen-isran-noor-optimis-menang-di-pilkada-2024/
“Diminta komponen pemerintah kabupaten berikan perhatian terhadap rancangan RPJPD, apabila terdapat rancangan pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
RPJPD 2025-2045 Kabupaten Penajam Paser Utara fokus memecahkan permasalahan pembangunan yang dituangkan dalam isu strategis daerah.
Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah asal dan terdekat, serta penyangga Kota Nusantara, kata dia, menuangkan berbagai rencana pembangunan yang selaras dengan pembangunan ibu kota negara baru Indonesia itu.
Sebagai daerah penyangga dan mitra Kota Nusantara, lanjut dia, merancang target pembangunan strategis dalam RPJPD di antaranya, sumber daya manusia (SDM) produktif dan berdaya saing, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian perlindungan sosial adaptif, transformasi ekonomi berkelanjutan, pemerataan infrastruktur daerah dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) berkelanjutan.
Pemerintah kabupaten juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyelaraskan kebijakan untuk kepentingan Kota Nusantara, demikian Makmur Marbun.
(KC/SA)
