Masih di Bawah Standar Nasional, IPP Kaltim Harus Ditingkatkan

Masih di Bawah Standar Nasional, IPP Kaltim Harus Ditingkatkan

Masih di Bawah Standar Nasional, IPP Kaltim Harus Ditingkatkan
Akhmed Reza Fachlevi, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim

(KALTIMCHOICE.COMSAMARINDA – Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih tergolong rendah, yakni sebesar 52,50 persen, yang masih di bawah angka standar nasional 53,33 persen. Hal ini menjadi sorotan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmad Reza Fachlevi. Menurutnya, angka tersebut harus ditingkatkan guna menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045.

Pentingnya Meningkatkan IPP Kaltim

Reza menilai bahwa meskipun IPP Kaltim masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pemuda di Kaltim sudah berjalan dengan baik. Namun, angka tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mencapai standar nasional. “Ya masih tergolong rendah, namun hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pemuda di Kaltim sudah berjalan dengan baik. Hanya saja angkanya masih perlu ditingkatkan,” tuturnya.

Strategi Meningkatkan IPP Kaltim

Reza menyoroti beberapa langkah penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan IPP Kaltim. Salah satunya adalah meningkatkan akses pendidikan bagi pemuda, terutama bagi yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal. “Kita harus meningkatkan kualitas pendidikan pemuda, baik dari segi materi maupun metode pembelajarannya, serta meningkatkan keterampilan pemuda agar memiliki daya saing di dunia kerja,” ujarnya.

Sinergi dengan Berbagai Pihak

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menambahkan bahwa untuk meningkatkan IPP Kaltim, diperlukan sinergi antara Pemprov dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha. “Pemprov harus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Untuk meningkatkan IPP Kaltim kita harus terus berupaya memajukan mereka, karena pemuda adalah aset bangsa,” tutup Reza.

Pentingnya Transparansi Anggaran

Untuk memastikan keberhasilan upaya peningkatan IPP, diperlukan transparansi anggaran dan penggunaan dana yang efektif. Pemerintah perlu membuka informasi terkait alokasi anggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan pemuda. “Transparansi anggaran adalah kunci untuk memastikan program-program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” kata Reza.

Akses Informasi untuk Masyarakat

Terakhir, penting bagi masyarakat untuk memiliki akses mudah terhadap informasi mengenai program-program pembangunan pemuda. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat aktif dan memberikan masukan yang konstruktif. Informasi yang jelas dan transparan akan membantu masyarakat memahami perkembangan dan kontribusi mereka dalam peningkatan IPP Kaltim.

Kesimpulan

Dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda di Kaltim, perlu adanya peningkatan akses pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja bagi pemuda. Dengan sinergi antara pemerintah dan berbagai pihak, serta transparansi anggaran, diharapkan IPP Kaltim dapat mencapai standar nasional dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. (KC/KC2/ADV)