Legislator Kaltim Soroti Progres DAS Sungai Ampal

Legislator Kaltim Soroti Progres DAS Sungai Ampal

Legislator Kaltim Soroti Progres DAS Sungai Ampal
Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami Br Pane

(KALTIMCHOICE.COM) SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD, Mimi Meriami Br Pane, memberikan tanggapan terkait proyek pengerjaan DAS (Daerah Aliran Sungai) Ampal yang merupakan proyek multiyears senilai Rp 136 miliar, ternyata pekerjaannya baru 0,9 persen. Sedangkan akhir tahun sampai Desember mestinya 32 persen.

Proyek yang diorientasikan untuk penanggulangan banjir di kawasan aliran Sungai Ampal mulai dari Kampung Timur, MT Haryono, Beller dan Kampung Damai ternyata masih jauh dari kata rampung.

“Saya turut prihatin ya, karena proyek itu dibiayai oleh APBD kota balikpapan, dan memang kewenangan dari pemerintah kota balikpapan,” katanya.

Legislator Fraksi PPP ini mengatakan sebagai anggota dewan dari Dapil (Daerah Pemilihan) Balikpapan dan juga sebagai warga kota Balikpapan dia tentunya ingin agar proyek tersebut cepat selesai, karena sudah sangat banyak mengorbankan masyarakat sekitar, terutama yang di sekitar areal proyek.

“Masyarakat yang memiliki usaha seperti warung makan yang harus tutup, seharusnya ini juga dipikirkan oleh kontraktor, dan pada saat persetujuan kontrak kerja itu disepakati berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek,” katanya.

Lebih lanjut Mimi menyampaikan, jika terjadi hal-hal yang berlarut-larut seperti sekarang ini seharusnya ada kompensasi dari kontraktor uang diberikan kepada pelaku usaha yang terdampak akibat proyek tersebut.

“Ini juga seharusnya menjadi perhatian pemerintah, jangan sampai proyek pemerintah lalu kemudian merugikan masyarakat. Masyarakat tentu mendukung program pembangunan pemerintah kota balikpapan tetapi tentu ada batas waktu yang disepakati dan tidak berlarut-larut,” katanya.

Mimi menekankan jika dengan kondisi seperti proyek DAS Ampal masih jauh dari kata rampung, seharusnya ada sanksi sehinga kontraktornya tidak terkesan main-main dalam pengerjaan proyek ini.

“Ini menjadi pelajaran bahwa seharusnya proyek pemerintah untuk memajukan kota dan mensejahterakan masyarakat bukan malah yang jadi korbannya masyarakat, dari segi perekonomian masyarakat pasti sangat berdampak” katanya. (KC/KC1/ADV)