Torehkan Sejarah Baru, APBD Kaltim Melambung Hingga Rp 20,67 Triliun

Torehkan Sejarah Baru, APBD Kaltim Melambung Hingga Rp 20,67 Triliun

Torehkan Sejarah Baru, APBD Kaltim Melambung Hingga Rp 20,67 Triliun

Torehkan Sejarah Baru, APBD Kaltim Melambung Hingga Rp 20,67 Triliun
Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim. (Istimewa)

(KALTIMCHOICE.COM) SAMARINDA – Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) semakin melambung tinggi hingga menyentuh angka Rp 20,67 Triliun di tahun 2024 mendatang.

Hal ini pun turut dikomentati Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Muhammad Samsun, menurutnya kondisi ini menunjukkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin membaik.

Oleh sebab itu, DPRD Kaltim mengapresiasi peningkatan nilai APBD dari tahun ke tahun yang menunjukan perekonomian di Kaltim cukup baik.

“Ini kembali mencatat besaran APBD terbesar, faktor peningkatannya banyak didukung oleh pajak daerah maupun retribusi sementara seperti dana bagi hasil tidak terlalu besar perbandingannya, maka dari itu kemandirian ekonomi kita semakin bagus,” beber Samsun saat diwawancarai awak media.

Ia menyampaikan, Parlemen Kaltim tentunya harus berkomitmen selalu mendukung berbagai upaya untuk peningkatan APBD ditahun selanjutnya, dibuktikan dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diyakini akan meniciptakan sumber pendapatan baru, tentunya dalam hal ini akan berpengaruh besar terhadap nilai APBD pada tahun-tahun yang akan datang.

“Banyak yang akan menjadi sumber pendapatan baru apabila aturan ini diterapkan, pokoknya selalu kita dukung untuk peningkatan ekonomi daerah,” ujar Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Disinggung soal usulan dalam penggunaan APBD Kaltim 2024, Samsun berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, seperti beberapa sektor wajib sesuai amanah Undang-Undang yaitu pendidikan dan kesehatan, selain itu khusus sektor pertanian juga turut menjadi masukan agar diperhatikan oleh lembaga legislatif. “Kalau pendidikan dan kesehatan kan sudah ada persentasenya berapa alokasi, selain itu di sektor pertanian secara luas bagaimana kita bisa mewujudkan swasembada pangan di Kaltim juga sudah waktunya kita kebut,” tandasnya.  (KC/KC2/ADV)