Pemprov Kaltim Jalin Kerjasama dengan OIKN di Bidang Pembangunan
(KALTIMCHOICE.COM) IKN – Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berencana melakukan Memorandum of Understanding (MoU) di bidang pembangunan.
Kepastian MoU masih dibahas secara berjenjang antara Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN dengan Pemprov Kaltim yang dipimpin Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.
Hal ini disampaikan saat Otorita IKN menggelar zoom meeting, Selasa 28 Mei 2024.
Saat zoom meeting berlangsung, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN memberi usulan agar penandatanganan MoU kedua pihak dilakukan saat groundbreaking di kawasan IKN awal Juni mendatang. Sebab, groundbreaking Juni mendatang dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi.
Sementara, Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan pihaknya sangat setuju atas usulan tersebut.
Baca juga: https://kaltimchoice.com/dorong-operasi-pasar-jelang-idul-adha/
“Setuju, momentumnya lebih pas saat groundbreaking yang juga dihadiri Presiden RI,” kata Sekda Sri Wahyuni saat zoom meeting didampingi Kepala Biro PPOD Setda Provinsi Kaltim Siti Sugiyanti dari lobby Hotel Grand Jatra Balikpapan, Selasa 28 Mei 2024.
Lanjutnya, MoU di IKN sebagai bukti komitmen bersama akan lebih kuat.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Kaltim ini menambahkan, di dalam kerja sama ada beberapa poin yang dapat mendukung Pemprov Kaltim agar bisa berkontribusi untuk IKN.
Baca juga: https://kaltimchoice.com/keamanan-kilang-minyak-balikpapan-perlu-ditingkatkan/
“Apa yang menjadi kerangka pelayanan terpadu dan masyarakat. Itu semua dapat diwujudkan melalui kerja sama ini. Prinsipnya adalah inisiasi kita bersama,” jelasnya.
Sekda Sri mengaku sebelumnya sudah melakukan kesepakatan terkait pengadaan lahan.
Sedangkan kesepakatan kali ini terkait perencanaan dan pembangunan.
“Ke depan perlu adanya wadah untuk membangun sinergi antara Kaltim dengan IKN,” ujarnya lagi.
Baca juga: https://kaltimchoice.com/potensi-banjir-sejumlah-daerah-perlu-siap-siaga/
Wadah dimaksud itu bisa berbentuk forum, seperti forum pembangunan. Sehingga, ketika ada persoalan, maka forum dan kesepakatan ini menjadi payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan itu.
“Jadi, kita tidak perlu lagi menunggu mandat dari pusat agar Pemprov Kaltim bersurat lagi. Tapi, kita bisa memangkas itu,” tegasnya.
(KC/SA)
