Tindaklanjuti Rekomendasi BPK 2023: Kalimantan Timur Menuju Pengelolaan Keuangan Lebih Baik
(KALTIMCHOICE.COM) SAMARINDA – Kalimantan Timur patut berbangga karena berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk yang ke-11 berturut-turut. Namun, masih ada temuan-temuan yang perlu diperbaiki sesuai rekomendasi BPK 2023.
Temuan BPK dan Perlunya Perbaikan
Meskipun meraih Opini WTP, BPK menemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Perbaikan ini penting untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan sistem pengendalian intern dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah perlu segera menindaklanjuti rekomendasi BPK 2023.
Permintaan Wakil Ketua DPRD Kaltim
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, meminta agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bergerak cepat dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berdasarkan rekomendasi BPK.
“Ada sejumlah catatan-catatan yang disampaikan oleh BPK dalam rangka perbaikan. Diharapkan pada Tahun 2024, Kaltim mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya. Rekomendasi BPK 2023 harus segera ditindaklanjuti untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Peran Organisasi Perangkat Daerah
Sigit Wibowo menambahkan, “Kepala daerah akan maksimal dalam melakukan perbaikan jika dibantu oleh jajarannya, terutama organisasi perangkat daerah yang terkait dengan bidang kerja masing-masing.”
DPRD Kaltim Dorong Pemerintah
Sebagai mitra pemerintah, DPRD Kaltim dengan tugas pengawasannya mendorong pemerintah untuk bekerja secara maksimal dalam pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kaltim. Upaya ini mencakup menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK 2023 agar Kalimantan Timur dapat mempertahankan dan meningkatkan Opini WTP yang telah diraih. (KC/KC1/ADV)
