Samsun Kecewa Sejumlah OPD Tak Maksimal Serap Anggaran

Samsun Kecewa Sejumlah OPD Tak Maksimal Serap Anggaran

Samsun Kecewa Sejumlah OPD Tak Maksimal Serap Anggaran
Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim. (Istimewa)

(KALTIMCHOICE.COM) SAMARINDA – Rapor merah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawahnya tidak maksimal dalam menyerap dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Hal ini tentu menjadi catatan buruk bagi Pemprov Kaltim. Rendahnya realisasi anggaran dari 23 OPD tersebut menuai sorotan tajam Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Muhammad Samsun. Ia menilai, anggaran yang tidak terserap menjadi bukti bahwa belanja daerah tidak maksimal beredar di masyarakat.

“Kita sudah menyepakati pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, baik berupa proyek maupun kegiatan lain. Tapi kalau daya serapnya rendah, Ini tentu berdampak pada penundaan hak warga,” kata Samsun.

Ia mengungkapkan, OPD yang memiliki serapan anggaran rendah antara lain, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Melihat bidang yang ditangani dua OPD tersebut, kedua dinas itu memiliki hubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Meski demikian, Samsun memilih untuk melihat lebih jelas kendala yang dialami OPD dalam menyerap anggaran yang tersedia.

“Kami harus evaluasi apa sebabnya. Barangkali ada hal-hal lain karena suatu alasan, bisa jadi karena regulasi,” ujar Samsun.   

Regulasi yang tidak memungkinkan, lanjut Samsun, harus segera dicarikan solusi agar tidak menghambat pelayanan terhadap masyarakat. Politisi PDIP ini menyebutkan, faktor lain penyebab penyerapan anggaran yang rendah yaitu perencanaan kegiatan yang belum matang.

“Perangkat-perangkat daerah juga diminta memperhatikan aspek teknis dalam pelaksanaan pembangunan. Misalnya, barang atau jasa yang dalam pengadaan harus sesuai spesifikasi yang ditetapkan,” jelasnya.

Lebih dari itu, Samsun juga mengingatkan sejumlah OPD yang memiliki serapan anggaran rendah untuk segera memperbaiki kinerja untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Ini kan sangat disayangkan anggarannya besar tapi tidak diserap secara maksimal, OPD harus memperbaiki kinerjanya,” tegasnya. (KC/KC2/ADV)