Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Kembali Evaluasi Capaian Kinerja Sejumlah OPD
(KALTIMCHOICE.COM) SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun 2023 melaksanakan Rapat Kerja (Raker) bersama Asisten II, Dinas PUPR-PERA, Biro Administrasi Pembangunan (Adbang), Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) serta Inspektorat Provinsi Kaltim, Sabtu (27/4/2024).
Raker ini digelar dengan tujuan untuk melakukan sinkronisasi LKPJ Gubernur Kaltim Tahun 2023 dengan capaian hasil kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Ketua Pansus LKPJ Gubernur Kaltim, Sapto Setyo Pramono memimpin langsung jalannya Raker tersebut didampingi Wakil Ketua Pansus, Baharuddin Demmu dan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud beserta anggota Pansus yang lain. Turut hadir membersamai Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov Kaltim, Ujang Rachmad dan sejumlah Kepala OPD.
Sapto menjelaskan, rapat membahas evaluasi kinerja OPD seperti dalam membuat target capaian, fokus sesuai dengan kewenangan untuk menghindari keterbatasan dalam pelaksanaan tugas.
Lebih lanjut, termasuk lebih dini dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, memaksimalkan proses pengadaan dengan e-catalog, e-purchasing untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa.
“Yang jelas Pansus mengevaluasi semua capaian hasil kinerja yang dilaporkan disesuaikan dengan target perencanaan pekerjaan yang dicanangkan,” ujar Sapto.
Pansus LKPJ juga mengeluarkan rekomendasi terkait kontraktor yang tidak kapabel dalam melaksanakan pekerjaannya. Pansus meminta agar Pemprov memperhatikan hal ini secara serius dan melakukan sinkronisasi seluruh program OPD terkait sebelum RKPD dengan prioritas khusus dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Sekali lagi kami mengingatkan, sudah kami rekomendasikan terkait kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan Pemprov harus serius akan hal ini,” pungkasnya. (KC/KC2/ADV)
