DPRD Kaltim Minta Pemerintah Pusat Terbuka Soal Anggaran Pembangunan IKN
(KALTIMCHOICE.COM) SAMARINDA – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono, meminta transparansi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mempublikasikan anggaran tersebut kepada masyarakat.
Pentingnya Transparansi Anggaran
Tiyo menyampaikan permintaan ini karena proses pembangunan IKN masih terus berlangsung hingga saat ini, namun belum ada kejelasan informasi terkait anggaran yang digunakan untuk proyek strategis nasional tersebut. Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa sebagian besar dana untuk pembangunan IKN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), sehingga masyarakat berhak untuk mengetahuinya.
Komitmen Akuntabilitas dan Tanggung Jawab
Tiyo menegaskan bahwa transparansi anggaran adalah bentuk komitmen, akuntabilitas, dan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. “Kalau mau transparan, semua harus transparan. Hari ini semua harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya. Dengan anggaran yang jelas dan transparan, masyarakat dapat mengawasi dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat.
Kolaborasi untuk Kesuksesan Pembangunan IKN
Selain meminta transparansi anggaran, Tiyo juga menekankan agar Badan Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan Pemerintah Pusat dapat berkolaborasi dengan baik untuk menyukseskan pembangunan IKN. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. “Kerjasama antara berbagai pihak sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan,” tambahnya.
Akses Informasi untuk Masyarakat
Terakhir, Tiyo berharap agar informasi terkait proses pembangunan IKN yang berlokasi di Kaltim bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. Informasi yang jelas dan transparan akan membantu masyarakat memahami perkembangan pembangunan IKN dan memberikan kepercayaan terhadap proyek besar ini. “Masyarakat harus memiliki akses mudah terhadap informasi pembangunan IKN agar mereka merasa dilibatkan dalam proses ini,” ujarnya.
Kesimpulan
Dengan mendesak transparansi anggaran dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, DPRD Kaltim berharap pembangunan IKN Nusantara dapat berjalan dengan lancar dan akuntabel, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kaltim dan Indonesia secara keseluruhan. (KC/KC2/ADV)
